topmetro.news, Medan – Video aktivitas alat berat berupa ekskavator yang beroperasi di kawasan Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menjadi sorotan publik. Aktivitas tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait potensi kerusakan lingkungan, mengingat lokasi tersebut merupakan bagian dari kawasan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan.
Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat alat berat melakukan aktivitas pengerjaan di kawasan Gunung Sibayak. Keberadaan ekskavator di kawasan hutan tersebut pun memunculkan pertanyaan mengenai tujuan pekerjaan, luas area yang dikerjakan, serta dampaknya terhadap kelestarian lingkungan.
Sorotan semakin menguat karena aktivitas alat berat itu berlangsung di tengah kebijakan penutupan sementara jalur pendakian Gunung Sibayak selama satu bulan yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumatera Utara.
Sebelumnya, penutupan jalur pendakian tersebut disebut bertujuan mendukung pemulihan ekosistem, penataan kawasan, serta peningkatan aksesibilitas dan kualitas jalur pendakian.
Menanggapi video yang beredar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumatera Utara, Heri Wahyudi Marpaung, memberikan penjelasan bahwa penggunaan alat berat tersebut merupakan bagian dari kegiatan resmi UPTD Tahura Bukit Barisan.
Menurut Heri, pekerjaan itu dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas jalur pendakian sekaligus menyediakan dan meningkatkan fungsi jalur evakuasi bagi para pendaki.
“Kegiatan yang saat ini berlangsung di kawasan Gunung Sibayak merupakan kegiatan dari UPTD Tahura Bukit Barisan yang pada prinsipnya untuk mendukung peningkatan aksesibilitas jalur pendakian serta mendukung penyediaan dan peningkatan fungsi jalur evakuasi bagi para pendaki,” jelas Heri dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Ia mengatakan, peningkatan aksesibilitas dan jalur evakuasi diperlukan untuk menunjang keselamatan pengunjung. Terlebih, Gunung Sibayak merupakan salah satu destinasi wisata alam unggulan di Sumatera Utara yang banyak dikunjungi wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri.
Dengan tingginya aktivitas pendakian, menurutnya, aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengunjung harus menjadi perhatian dalam pengelolaan kawasan wisata alam.
Karena itu, keberadaan jalur evakuasi dinilai penting untuk mengantisipasi kondisi darurat maupun situasi yang tidak diharapkan selama aktivitas pendakian.
Meski demikian, Heri menegaskan penggunaan ekskavator di kawasan konservasi tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan pembukaan lahan secara sembarangan.
“Penggunaan alat berat bukan berarti memberikan keleluasaan untuk melakukan pembukaan lahan secara tidak terkendali. Pelaksanaannya harus dibatasi sesuai kebutuhan pekerjaan, dengan tetap memperhatikan upaya meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan menjaga kelestarian kawasan hutan,” tegasnya.
Ia memastikan UPTD Tahura Bukit Barisan akan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas pekerjaan di lapangan agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan tidak menimbulkan dampak yang tidak semestinya terhadap kawasan konservasi.
Di sisi lain, beredarnya dokumentasi aktivitas sepeda motor trail atau motocross di kawasan Gunung Sibayak juga menjadi perhatian masyarakat. Aktivitas tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan kebijakan penutupan kawasan.
Terkait hal itu, Heri menegaskan kegiatan motor trail tersebut tidak dikoordinasikan dengan UPTD Tahura Bukit Barisan dan tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan penggunaan alat berat maupun penataan jalur evakuasi.
“Kami perlu luruskan bahwa aktivitas sepeda motor trail tersebut bukan merupakan alasan maupun dasar kebijakan penutupan jalur pendakian Gunung Sibayak. Aktivitas tersebut juga tidak dikoordinasikan dengan pihak UPTD Tahura Bukit Barisan,” ungkapnya.
Heri menambahkan, Tahura Bukit Barisan merupakan kawasan pelestarian alam yang memiliki fungsi penting dalam menjaga ekosistem, keanekaragaman hayati, tata air, serta kelestarian lingkungan.
Karena itu, ia menegaskan peningkatan aksesibilitas dan keselamatan pendaki harus tetap sejalan dengan upaya perlindungan kawasan hutan.
“Keselamatan pengunjung merupakan prioritas, tetapi fungsi konservasi kawasan tetap menjadi prinsip utama yang tidak dapat diabaikan,” pungkasnya.
Penulis Erris

